Untuk mendukung pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum PAI (qur’an hadits, fiqih, aqidah akhlaq, sejarah kebudayaan Islam dan bahasa arab) di tingkat madrasah, diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di madrasah, baik pengelola madrasah, orang tua siswa, tokoh masyarakat, siswa dan terutama guru. Dalam hal ini guru menjadi penentu dalam mencapai keberhasilan pembelajaran, sebab ia dituntut untuk melakukan kreasi agar tercipta suasana belajar yang efektif. Untuk itu, diperlukan tenaga guru yang profesional dan mempunyai komitmen tinggi dalam bidang pendidikan di madrasah. Dengan kata lain, dibutuhkan guru yang profesional, dengan ciri-ciri sebagai berikut [1]

  1. Selalu membuat perencanaan konkrit dan detail yang siap untuk dilaksanakan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum mengajar guru harus sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin baik persiapan fisik, mental, maupun materi tentang mata pelajaran yang diampu. Persiapan fisik berupa penampilan jasmani balk berupa pakaian, kerapian dan kebugaran jasmani. Persiapan mental mencakup sikap batin guru untuk mempunyai komitmen dan mencintai profesi pendidik untuk membantu siswa mencapai taraf kedewasaan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Sedangkan kesiapan materi meliputi penguasaan bahan siswaan yang akan disampaikan kepada siswa. Penguasaan ini tercermin dari pemahaman yang utuh tentang materi pokok yang ada dalam kurikulum dan diperkaya dengan wawasan keilmuan mutakhir. Dengan demikian. guru diharapkan tidak sekedar menyampaikan materi pokok yang tertuang dalam kurikulum baku, namun harus dikembangkan dan diperkaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
  2. Berkehendak mengubah pola pikir lama menjadi pola pikir baru yang menempatkan siswa sebagai arsitek pembangun gagasan dan guru berfungsi untuk “melayani” dan berperan sebagai mitra siswa supaya peristiwa belajar bermakna berlangsung pada semua individu. Dalam Islam siswa disebut dengan terma “thalib yang artinya orang yang aktif mencari ilmu pengetahuan. Untuk itu, guru perlu mengkondisikan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat terjadi jika ditunjang oleh penerapan strategi belajar yang mendorong siswa terlibat secara fisik dan psikis tentang proses pembelajaran.
  3. Bersikap kritis dan berani menolak kehendak yang kurang edukatif. Guru diharapkan mengembangkan dan mengelaborasi sendiri materi pokok yang ditetapkan dalam kurikulum. Untuk itu, sikap kritis harus dimiliki oleh guru yang tercermin antara lain dari praktek pembelajaran yang mengaitkan dengan problem realitas yang ada di sekitarnya. Selain itu, guru juga diharapkan berani memberikan masukan tentang praktek pendidikan di sekitarnya, terutama di lingkungan sekolahnya, yang tidak mencerminkan praktek pendidikan, misalnya praktek pendidikan yang tidak membuat siswa aktif dan kreatif malah mengekang siswa melalui stratagi pembelajaran yang diterapkan para guru lain.
  4. Berkehendak mengubah pola tindakan dalam menetapkan peran siswa, peran guru dan gaya mengajar. Peran siswa digeser dari peran sebagai “konsumen” gagasan, seperti menyalin, mendengar, menghafal, ke peran sebagai “produsen” gagasan, seperti bertanya, meneliti dan mengarang. Peran guru harus berada pada fungsi sebagai fasilitator (pemberi kemudahan peristiwa belajar) dan bukan pada fungsi sebagai penghambat peristiwa belajar. Gaya mengajar lebih difokuskan pada model pemberdayaan dan pengkondisian daripada model latihan (drill) dan pemaksaan (indoktrinasi). Hal ini akan terwujud jika guru mempunyai pemahaman atau kesadaran tentang hakikat pendidikan, yakni sebagai proses memanusiakan manusia (siswa) dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, kegiatan pembelajaran yang diterapkan guru harus selalu mempertimbangkan kondisi siswa, bukan memaksakan kehendak atau persepsi guru yang kadang tidak sesuai dengan kecenderungan siswa.
  5. Berani meyakinkan kepala sekolah, orang tua dan masyarakat agar dapat berpihak pada mereka terhadap beberapa inovasi pendidikan yang edukatif yang cenderung sulit diterima oleh orang awam dengan menggunakan argumentasi yang logis dan kritis. Dalam sistem Kurikulum Timgkat Satuan Pendidikan yang sbenarnya merupakan penjabaran/pengembangan dari kurikulum sebelumnya yang berbasis kompetensi, keberpihakan pada kepentingan siswa perlu ditekankan dalam kegiatan pembelajaran, dalam pengertian bahwa semua aktifitas pembelajaran pada dasarnya diperuntukkan untuk kemanfaatan dan kebermaknaan siswa. Untuk itu, guru dituntut aktif dan kreatif mengembangkan dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif. Kegiatan pembelajaran ini tidak hanya dipahami sebatas yang berlangsung dl dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Sebagai contoh, kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran qur’an hadits tidak akan berjalan secara maksimal ketika hanya berlangsung di ruang kelas, namun harus dikondisikan juga di luar kelas, sebab qur’an hadits bukan menekankan aspek kognitif yang cukup diberikan di kelas, namun harus dipraktekkan. Karena itu, upaya menjalin sinergi perlu diciptakan oleh guru sehingga ada keterpaduan antara yang disampaikan di kelas dengan yang dipraktekkan siswa di luar kelas, terutama di keluarga dan masyarakat.

6.      Bersikap kreatif dalam membangun dan menghasilkan karya pendidikan seperti pembuatan alat bantu belajar, analisis materi pembelajaran, penyusunan alat penilaian yang beragam, perancangan beragam organisasi kelas dan perancangan kebutuhan kegiatan pembelajaran lainnya. Untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar, guru perlu memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar sekolah, baik sumber belajar yang dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran (by design) maupun sumber belajar yang sudah tersedia secara alami yang tinggal dimanfaatkan oleh guru (by utilization)[2]

Guru bukan pedagang. Itu jelas, karena seorang pedagang yang baik hanya punya satu dorongan, yaitu memuaskan pelanggan agar mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Prinsip pembeli adalah raja, tidak berlaku dalam pekerjaan profesional keguruan. Ini terkait dengan syarat profesi ketiga, yaitu: kewenangan atas klien (authority over clients).

Karena memiliki pendidikan formal dan nonformal ekstensif, para profesional mengakui dan diakui memilik pengetahuan yang tak sesiapa pun di luar profesi yang bersangkutan dapat memahami secara penuh pengetahuan tersebut. Karena pengakuan demikian, maka seorang profesional melakukan sendiri proses asesmen kebutuhan, diagnosis masalah, hingga pengambilan tindakan yang diperlukan beserta tanggung-jawab moral dan hukumnya. Seperti seorang dokter yang tidak bisa didikte oleh seorang pasien untuk memberikan jenis perlakuan dan obat apa, demikian pula tak seorang peserta didik atau bahkan orangtua mereka yang berhak mendikte materi, metode dan penilaian seorang guru.

Guru profesional tidak boleh terombang-ambing oleh selera masyarakat, karena tugas guru membantu dan membuat peserta didik belajar. Perlu diingat, seorang guru atau dosen memang tidak diharamkan untuk menyenangkan peserta didik dan mungkin orangtua mereka. Namun demikian, tetap harus diingat bahwa tugas profesional seorang pendidik adalah membantu peserta didik belajar (to help the others learn), yang bahkan terlepas dari persoalan apakah mereka suka atau tidak suka.

Syarat terakhir, pekerjaan profesional juga ditandai oleh orientasinya yang lebih kepada masyarakat daripada kepada pamrih pribadi (community rather than self-interest orientation). Pekerjaan profesional juga dicirikan oleh semangat pengutamaan orang lain (altruism) dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat ketimbang dorongan untuk memperkaya diri pribadi. Walaupun secara praktik boleh saja menikmati penghasilan tinggi, bobot cinta altruistik profesi memungkinkan diperolehnya pula prestise sosial tinggi.

Adapun karakteristik profesional minimum guru, berdasarkan sintesis temuan-temuan penelitian, telah dikenal karakteristik profesional minimum seorang guru, yaitu:

1.      mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya,

2.      menguasai secara mendalam bahan belajar atau mata pelajaran serta cara pembelajarannya,

3.       bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi,

4.       mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, dan

5.       menjadi partisipan aktif masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.[3]

Secara substantif, sejumlah karakteristik tersebut sudah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Beberapa di antaranya adalah:

1.      menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual,

2.      menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik,

3.      mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu,

4.      menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik,

5.      memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik, dan

6.       memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

Mencermati sejumlah materi sajian dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan guru dalam jabatan ini, tampak jelas bahwa penekanan yang diberikan pada aspek kompetensi, sedangkan aspek-aspek lain dari penguatan profesi belum cukup tampak dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan ini. Karena itu, saya berharap agar sejumlah aspek yang masih tercecer bisa diagendakan di luar kurikulum tertulis (written curriculum), agar sosok profesional guru madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar yang dihasilkan merupakan sosok profesional yang utuh.

Akhirnya, memang masih cukup panjang dan berliku jalan untuk menegakkan profesi keguruan. Selain keharusan untuk menuntaskan persyaratan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi, masih ada tantangan yang lebih berdimensi legal dan moral. Namun demikian, satu atau dua langkah sudah berhasil dilakukan. Kalau dari perspektif kemauan politik sudah pengakuan terhadap profesi guru dan dosen sudah diundangkan, maka dari perspektif guru sendiri juga harus ada usaha untuk senantiasa memantapkan profesinya.

Kalau transformasi organisasi profesi berhasil dilakukan, maka letak kendali (locus of control) profesi keguruan, seperti kewenangan sertifikasi, evaluasi dan pemberian sanksi, juga bergeser dari ranah politik pemerintah ke ranah profesi keguruan. Karena pergeseran letak kendali dari pemerintah ke organisasi profesi menyangkut kewenangan dan sumberdaya untuk sertifikasi, akreditasi, dan evaluasi, maka persoalan menjadi sangat berdimensi politik serta sarat dengan konflik kepentingan.

Dari perspektif struktur kekuasaan, mungkinkah para pejabat birokrasi pendidikan yang masih berkecenderungan senantiasa memperluas bidang kekuasaan, merelakan terjadinya redefinisi kekuasaan menjadi lebih terbatas? Atau, bisakah watak birokrasi pendidikan kita yang senantiasa ingin memusatkan kekuasaan pada sekelompok kecil orang, diubah agar terjadi redistribusi kekuasaan kepada masyarakat sipil seperti organisasi profesi keguruan?

Perspektif kultur masyarakat, bisakah kita mengubah mentalitas masyarakat berorientasi serba-negara (state-oriented society) ini menjadi masyarakat yang berorientasi pada jasa nyata dan prestasi (merit and achievement-oriented society)? Beranikah para guru mengambil-alih kembali (reclaiming) sebagian kewenangan yang sudah cukup lama kita serahkan kepada negara dan atau pemerintah?

Bila jawaban positif kita berikan, maka sudah saatnya kita menyiapkan kata perpisahan kepada sertifikasi, akreditasi, dan evaluasi oleh pemerintah. Sudah saatnya organisasi profesi keguruan melakukan sertifikasi profesi keguruan. Sudah saatnya akreditasi sekolah dan perguruan tinggi dilakukan oleh lembaga independen. Sudah saatnya pula pelaksanaan dan keputusan hasil evaluasi peserta didik dilakukan oleh para pendidik profesional.[4]


[1] Tim Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, Kurikulum Berbasis Kompetensi : Kegiatan Pembelajaran Qur’an Hadits Madrasah Aliyah, (Jakarta : Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 2003), hal. 14-16..

[3] Supriadi, D. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.