Secara etimologi akad berarti  ikatan, yaitu  ikatan antara ujung sesuatu (dua perkara), baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara abstrak, dari satu atau dua sisi. [1]

      Sedangkan menurut terminologi, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus.

Pengertian secara umum
      Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa. Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang  dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya memmbutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, sewa-men’yewa,perwakilan,dan gadai.[2]

Pengertian khusus

      Pengertian akad secara khusus adalah perikatan (yang ditetap­knn dengan) ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Contoh, ijab adalah pernyataan seorang penjual, “Saya telah menjual barang ini kepadamu” atau sejenisnya. Contoh qabul: “Saya belibarangmu” atau sejenisnya. Dengan demikian, ijab qabul adalah adalah suatu  perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih. Berdasarkan pengertiaan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimakdus dengan akad adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing– masing.[3]

PEMBENTUKAN AKAD

ü      RUKUN AKAD


     Mengenai rukun  akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun aqad adalah ijab dan qabul. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat  bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu[4] :

1.      Aqid ( orang yang beraqat ) terkadang masing-masing pihak terdiri dari seorang saja, dan kadang kala dari beberapa orang.

2.      Ma’qud Alaih (sesuatu yang diaqadkan); ma’qud ‘alaih atau mahallul aqdi adalah benda yang menjadi objek aqad, seperti benda-benda yang dijual dalam aqad ba’i (jual beli) yang dihibahkan dalam aqad hibah, yang digadai dalam akad rahn, dan lain-lain.

3.       Shighat al-aqd, yaitu ijab dan qabul ucapan yang menunjukan kehendak kedua belah pihak.

ü     UNSUR-UNSUR AKAD
       Unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu[5]:

  • Sighat al-‘aqd, yaitu sesuatu yang disandarkan dari dua belah  yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati  keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Shighat tersebut  disebut ijab dan qabul. Metode shighat atau ijab qabul dalam akad dapat diLakukan dengan berapa cara:

1.      Akad dengan lafad (ucapan); akad dengan lafad yang dipakai untuk ijab dan qabul harus jelas pengertiannya, harus bersesuaian antara ijab dan qabul, dan shighat ijab dan qabul  harus sungguh-sungguh atau tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karenanya, apabila shighat al- ‘aqd tidak menunjukkan kesungguhan akad, maka menjadi tidak sah. Atas dasar inilah para fuqaha berpendapat bahwa berjanji menjual belum merupakan akad penjualan, dan orang yang berjanji itu tidak dapat dipaksa menjualnya.

2.      Akad dengan tulisan; dibolehkan akad dengan tuLisan, baik bagi  mereka yang mampu berbicara maupun tidak, dengan ·syarat  tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat difahami oleh kedua belah pihak. Sebab tulisanha sebagaimana  dalam qaidah fiqhiyah, “tulisan bagaikan ucapan”. Ulama  Syafi’iyah dan Hanabilah[6] berpendapat bahwa akad dengan  tulisan adalah sah jika kedua belah pihak yang berakad tidak hadir, namun jika yang akad hadir, tidak diperkenankan menggunakan tulisan, sebab tulisan tidak dibutuhkan.

3.      Akad dengan perbuatan. Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai. Hal ini sangat umum terjadi pada zaman sekarang. Dalam menanggapi persoalan ini, para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah[7] dan Hanabilah[8] membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu dianggap batal. Mazhab Maliki[9] membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang ter-sebut diketahui secara umum maupun tidak, kecuali dalam pernikahan. Ulama Syafi’iyah, Syiah, dan Dzahiriyah[10] berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridhaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan. Namun para ulama sepakat bahwa akad dalam per­nikahan hanya dibolehkan menggunakan ucapan. Begitu pula dalam talak dan ruju’ diutamakan dengan tulisan dibandingkan dengan isyarat apabila tidak mampu berbicara

4.      Akad dengan isyarat. Bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus dengan menggunakan lisan, tulisan atau perbuatan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika mampu menulis dan bagus, maka dianjurkan atau lebih baik dengan tulisan.

·        Al – ‘Aqid (pelaku), yaitu orang yang melakukan akad. Keberadaannya adalah sangat penting sebab tidak dapat dikata-kan akad  jika tidak ada ‘aqid. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan  qabul tanpa adanya ‘aqid. Secara  umum ‘aqid disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan  untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain  jika ia menjadi wakil. Ulama  Malikiyah[11] dan Hanafiyah mensyaratkan ‘aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang membicarakannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumawiz,orang gila dan lain-lain. Adapun  ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan ‘aqid harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil  membeli barang sederhana atas izin walinya.

·        AI Ma’qud’ Alaih (Mahal al- ‘Aqad), yaitu objek akad atau benda yang dijadikan akad, bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan. Berupa benda bukan harta, seperti akad pernikahan; dan dapat pula dalam bentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah mengupah, dan lain-lain.[12] Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, para fuqaha menetapkan beberapa syarat dalam objek akad berikut ini :

1.      Ma’qud ‘alaih (barang) harus ada ketika akad. Maka tidak sah akad seperti menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya atau membeli sesuatu yang masih dalam tanah.

2.      Ma’qud ‘alaih harus masyru’ (sesuai dengan ketentuan syara), Ulama’ fiqih sepakat[13] bahwa barang yang di jadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara’.maka tidak sah akad atas barang yang diharamkan syara, seperti bangkai, minuman keras/khamar, dan lain­-lain.

3.      Ma’qud ‘alaih dapat diberikan waktu akad. Tidak seperti jual beli burung yang masih di udara, harta yang diwakaf­kan, dan lain-lain, maka tidak dipandang terjadi akad.

4.      Ma’qud ‘alaih harus diketahui oleh kedua pihak yang akad.

5.      Ma’qud ‘alaih harus suci, yaitu tidak najis dan mutanajis (terkena najis), seperti anjing, bangkai, darah, dan lain­lain. Namun ulama Hanafiyah[14] tidak menetapkan syarat ini.

 

ü     Syarat Akad

1.      Syarat terjadinya akad

        Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara’. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus. Syarat akad yang bersifat umum adalah syarat–syarat akad yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

2.      Syarat Pelaksanaan akad

         Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara’. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketentuan syara’.

 

 

 

3.      Syarat Kepastian Akad (luzum)

        Dasar dalam akad adalah kepastian. Seperti contoh dalam jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika luzum Nampak maka akad batal atau dikembalika.

ü     Kedudukan, Fungsi, Ketentuan dan Pengaruh Aib dalam Akad

         Kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah.

         Akad yang menyalahi syariat seperti agar kafir atau akan berzina, tidak harus ditepati. 

         Tidak sah akad yang disertai dengan syarat. Misalnya dalam akad jual beli aqid berkata: “Aku jual barang ini seratus dengan syarat dengan syarat kamu menjual rumahmu padaku sekian…,” atau “aku jual rumah barang ini kepadamu tunai dengan harga sekian atau kredit dengan harga sekian”, atau “aku beli barang ini sekian asalakan kamu membeli dariku sampai dengan jangka waktu tertentu sekian”. 

         Akad yang dapat dipengaruhi Aib adalah akad akad-akad yang mengandung unsur pertukaran seperti jual beli atau sewa. 

         Cacat yang karenanya barang dagangan bisa dikembalikan adalah cacat yang bisa mengurangi harga/nilai barang dagangan, dan cacat harus ada sebelum jual beli menurut kesepakatan ulama. Turunnya harga karena perbedaan harga pasar, tidak termasuk cacat dalam jual beli. 

         akad yang tidak dimaksudkan untuk pertukaran seperti hibah tanpa imbalan, dan sedekah, tak ada sedikitpun pengaruh aib di dalamnya. 

         Akad tidak akan rusak/ batal sebab mati atau gilanya aqid kecuali dalam aqad pernikahan. 

         Nikah tidak dikembalikan (ditolak) lantaran adanya setiap cacat yang karenanya jual beli dikembalikan, menurut ijma’ kaum musllimin, selain cacat seperti gila,kusta, baros, terputus dzakarnya, imptoten, fataq (cacat kelamin wanita berupa terbukanya vagina sampai lubang kencing atau Ada juga yang mengatakan sampai lubang anus (cloaca). Kebalikan dari fatq adalah rataq, yaitu tertutupnya vagina oleh daging tumbuh), qarn (tertutupnya vagina oleh tulang), dan adalah, tidak ada ketetapan khiyar tanpa diketahui adanya khilaf diantara ahlul ilmi. Dan disyaratkan bagi penetapa khiyar bagi suami tidak mengetahuinya pada saat akad dan tidak rela dengan cacat itu setelah akad. Apabila ia tahu cacat itu setelah akad atau sesudahnya tetapi rela, maka ia tidak mempunyai hak khiyar. Dan tidak ada khilaf bahwa tidak adanya keselamatan suami dari cacat, tidak membatalkan nikah, tapi hak khiyar tetap bagi si perempuan, bukan bagi para walinya.

         Dalam hal pernikahan Jika ada cacat dalam mahar maka boleh dikembalikan dan akadnya tetap sah dengan konsekuensi harus diganti. [15]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN

 

 

       Dari beberapa penjelasan yang telah teruai diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwasanya kesepakatan antar kedua pihak berkenaan dengan suatu hal atau kontrak antara beberapa pihak atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu.terkait dalam implementasinya tentu akad tidak pernah lepas dari yang namanya rukun maupun syarat yang mesti terpenuhi agar menjadi sah dan sempurnanya sebuah akad. Adapun mengenai jenis-jenis akad, ternyata banyak sekali macam-macam akad yang dilihat dari berbagai perspektif, baik dari segi ketentuan syari’ahnya, cara pelaksanaan, zat benda-benda, dan lain-lain. Semua mengandung unsur yang sama yakni adanya kerelaan dan keridhaan antar kedua belah pihak terkait dengan pindahnya hak-hak dari satu pihak ke pihak lain yang melakukan kontrak. Sehingga dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban diantara pihak yang bertransaksi. Sehingga tercapailah tujuan kegiatan muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

Ad- Dasuki, Syah Al-Kabir Li Ad Dardir wa Hasiyyatuh,  juz III.

Alaud Din Al-Kasyani, Bada’I Ash-Shana’I fi Tartib Syara’I, Syirkah Almathbu’ah, Mesir

Ibn Abidin, Radd Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abhshar, Al Munirah, Mesir

Ibnu Rusyd., Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al- Muqtashid, Beirut, Dar Al-Fikr.

Ibnu Rusyd., Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al- Muqtashid

Ibn Ishaq Asy-Syirazi, Al-Muhadzdab.

Muhammad Asy-Syarbini, Mugni ALMuhtaj

Taimiyyah, Nazhariyah Al-Aqdi

Wahbah Al-Juhailli, Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, juz IV, Damsyik, Dar Al-Fikr,1989

Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah,  CV Pustaka Setia, 2001, Bandung

Http://Google.com, 27-10-2010, 07.00 pm

 


[1] Wahbah Al-Juhailli, Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, juz IV, Damsyik, Dar Al-Fikr,1989, hal.80.

[2]Lihat, Ibnu Taimiyyah, Nazhariyah Al-Aqdi,hlm.1-21,78

[3] Ibn Abidin, Radd Al-Mukhtar ‘Ala Dar Al-Mukhtar, juz II, hlm.355

[4] Ad- Dasuki, Syah Al-Kabir Li Ad Dardir wa Hasiyyatuh,  juz III,  hlm 2

[5] Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah,

[6] Ibn Ishaq Asy-Syirazi, Al-Muhadzdab, juz I. hlm. 257

[7]Al-Kasani, op. cit., juz V, hlm. 134

[8] Ghayah AlMuntaha, juz II hlm. 5

[9] Ibnu Rusyd., Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al- Muqtashid, juz II. Hlm. 161

[10] Muhammad Asy-Syarbini, Mugni ALMuhtaj, jjuz III hlm. 139

[11] Ibn Abidin, Op. Cit., hlm. Juz IV. Hlm. 5

[12] Ibn Abidin, Op. Cit., juz II, hlm. 448

[13] Al-Kasani, Op.Cit., juz V, hlm. 140

[14] Al-Kasani, Op.Cit., juz IV, hlm. 142

[15] Http://Google.com, 27-10-2010, 07.00 pm